‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, dalam dalam satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di area tempat berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan permasalahan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang tersebut mana berisiko bukan tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri mengenai keseriusan kemudian juga upaya pemerintah dalam mengentaskan kesulitan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tidaklah melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum bisa jadi cuma dikatakan optimal kemudian maksimal.

Narila menyebutkan ada sebagian program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada barang pangan olahan kemudian siap saji, kemudian Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi di dalam tempat lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan nomor obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan bilangan kasus obesitas pada sepuluhan tahun terakhir.

Bicara perihal pencegahan lalu penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain dalam dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang mana dimaksud menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima pada antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, juga Inggris yang tersebut sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, lalu juga Jepang juga sudah miliki aturan ketat mengenai pembatasan pelanggan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini dalam tiap sekolah yang mana hal itu disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang mana disebut sebagai upaya tambahan masif dalam menangani persoalan obesitas yang digunakan mana kian memprihatinkan, terutama yang mana digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang digunakan mana dijual pada tempat kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan juga minuman manis yang yang disebut meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang digunakan digunakan paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang digunakan mana enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri telah terjadi dijalani berupaya untuk menekan hitungan kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi dalam tingkat rakyat harus dijalankan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang dimaksud mana pada saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan hitungan obesitas adalah ketentuan pajak makanan juga minuman yang digunakan mengandung material olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu perniagaan pemerintah yang dimaksud mana digunakan untuk menekan nomor obesitas guna mencapai bilangan bulat SDGs 3 persen di tempat area tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak dalam sekolah yang berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang tersebut masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi hasil bidang bidang usaha kecil serta menengah.

“Ini memang sektor yang dimaksud yang disebut kadang tak tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga pada masa sekarang ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi lalu berat badan, pengecekan gula darah, juga juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis di tempat tempat Puskesmas.