Langkah Kominfo Tangkal Konten Negatif pilpres 2024
Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) terus memantau kemudian menapis penyebaran konten negatif di dalam tempat ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pilpres berjalan damai.
“Kami tidaklah bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang dimaksud lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli serta konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).
Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah mempunyai infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi lalu juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja serupa dengan aparat penegak hukum lalu lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.
“Misalnya ujaran kebencian yang digunakan digunakan berpotensi untuk memecah keutuhan juga mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya tak ingin pilpres 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang mengusik keutuhan rakyat kemudian bangsa. Kominfo ingin diskusi mampu berkembang dengan dinamis.
“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi bukan ada sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi kemudian misinformasi yang mana memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.
Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap menyokong kebebasan berpendapat. Menurutnya, tiada ada ada satu kebijakan yang dimaksud mana membatasi kebebasan berbicara lalu Kominfo bergabung serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.
“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang tersebut dimaksud demokratis juga kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu semata diatur oleh beberapa orang regulasi,” ujarnya
“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian lalu disinformasi yang digunakan digunakan menyesatkan warga lalu juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS juga Google Indonesia yang tersebut yang sudah melakukan survei opini warga terkait pengaplikasian internet yang dimaksud dimaksud sehat dalam rangka pilpres 2024.
Menurutnya, hasil survei itu sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang digunakan dimaksud sehat.
“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang mana dimaksud beredar di area area media media sosial itu sanggup dilihat dari kecenderungan disinformasi yang tersebut hal tersebut dihasilkan,” ujarnya.
Minimalkan Banjir Disinformasi
Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi menjauhi Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang mana miliki otoritas.
Menurutnya, Indonesia dapat jadi berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 di tempat dalam mana masyarakat mengetahui informasi dari media yang dimaksud digunakan tak ada kredibel sehingga menimbulkan persoalan dalam masyarakat.
“Fenomena misinformasi muncul oleh sebab itu informasi atau fakta dari badan otoritas yang hal itu punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang itu dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang dimaksud mana mempunyai otoritas terhadap isu yang mana disebut untuk memberikan informasi,” jelasnya.
Menurut Semuel, peran serta para peserta pemilihan umum sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pilpres memiliki basis pendukung yang dimaksud hal itu setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.
“Harus ada integritas dari para persertanya dikarenakan kalau tidak, pengikutnya akan lebih besar banyak kacau. Untuk itu juga perlu yang tersebut mana namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya di area dalam situ,” tandasnya.
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS kemudian Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang tersebut digunakan sudah ada dalam dalam Kementerian Kominfo.
“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita dapat berkolaborasi lebih banyak lanjut dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang yang perlu diperbaiki atau ada program lain yang tersebut perlu diperbaiki,” jelasnya.