Cuap-cuap Manis saat Krisis Iklim Makin Menggila

 ternyata bukan cuma isapan jempol. Sejumlah negara dalam dunia, termasuk  sudah merasakan dampak langsung dari krisis iklim. Masalahnya, sudah cukupkah yang digunakan dilaksanakan pemerintah buat menangkalnya?

Dampak krisis iklim yang digunakan hal itu sangat terasa bagi kehidupan sehari-hari di tempat dalam antaranya, cuaca ekstrem, krisis air bersih, suhu kian memanas, hingga kemarau berkepanjangan yang memicu kebakaran hutan kemudian juga lahan di area area sebagian wilayah Tanah Air.

Badan Meteorologi, Klimatologi, kemudian juga Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan suhu rata-rata dalam dalam Indonesia melonjak drastis. Untuk tahun ini saja, suhu rata-rata Indonesia naik 0,4 derajat Celsius.

Menurut BMKG, seharusnya rata-rata suhu dalam area Indonesia berkisar 26,6 derajat Celsius. Nyatanya, rata-rata suhu sudah mencapai 27 derajat Celsius, bahkan suhu maksimum di area tempat Indonesia sudah mencapai 38 derajat Celsius.

Meningkatnya suhu panas ini juga berimbas pada kenaikan kasus kebakaran hutan lalu juga lahan dalam area Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 499 kejadian karhutla sepanjang Januari sampai Agustus 2023.

Angka itu tambahan tinggi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut BNPB sejak 2020 hingga 2022, total total kejadian karhutla selalu di area tempat bawah 300, tapi saat ini total kejadian karhutla sudah tembus tambahan dari 300.

Manis dalam bibir, memutar kata

Joko Widodo sudah menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode, yakni pada 2014-2019 juga juga 2019-2023. 20 Oktober ini menandakan sembilan tahun kepemimpinan Jokowi dalam Indonesia.

Lalu, apa sekadar yang dimaksud dimaksud diimplementasikan pemerintahan Jokowi untuk menanggulangi krisis iklim yang mana terjadi?

Pada 2015, Indonesia jadi salah satu negara yang dimaksud digunakan menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Di bawah perjanjian itu, negara-negara menyerahkan janji merek untuk mengurangi emisi, yang mana mana dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Pemerintah RI pun menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri kemudian 41 persen dengan dukungan internasional hingga 2030.

Namun demikian, komitmen hal yang dikritik. Climate and Energy Researcher Greenpeace Indonesia Aldila Isfandari menilai komitmen itu cukup longgar melihat dari revisi yang dimaksud diambil dari NDC yang tersebut digunakan sudah pernah di-submit sebelumnya.

Tak hanya saja hanya itu, Aldila menilai dari sektor energi kemudian BAU (Business As Usual) menuju 2030 masih longgar yang dimaksud menghasilkan komitmen untuk memenuhi target penurunan emisi gagal tercapai.

“Bicara tentang gagal, sebenarnya kalau kita lihat NDC Indonesia yang tersebut dimaksud sudah pada dalam submit bahwa kita bilang mau kurangi emisi kaca 29 persen pada 2030 masih sangat tak ambisius. Jadi sebenarnya komitmen ini dinilai longgar. Indonesia sudah gagal memenuhi itu,” kata Adila saat itu.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP 26 yang digelar dalam Glasgow, Skotlandia, 2021 silam, Jokowi menyampaikan pidatonya mengenai krisis iklim. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa perubahan iklim adalah “ancaman besar bagi kemakmuran lalu perkembangan global”.

Klaim-klaim Jokowi pada Pidato Perubahan Iklim (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)